Belajar Dari Kemelut Di Depan Gawangnya Freeport (II)

( 3 )

Saya rada terhenyak membaca tulisan berjudul “Bongkar Kejahatan Freeport” yang berisi wawancara dengan Amin Rais. Bukan soal kejahatannya. Kalau yang namanya kejahatan (bila memang terbukti benar) di manapun juga ya harus diberantas dan jangan dibiarkan meraja dan melela. Saya justru nglangut….. (menerawang jauh) perihal bongkarnya. Bukankah bangsa ini terkenal dengan sindiran pandai mbongkar tidak bisa masang (kembali)? Kata lain untuk pandai mengacak-acak setelah itu kebingungan untuk memperbaiki dan merapikannya kembali.

Di berbagai forum milis di internet, sempat muncul banyak tanggapan dan silang pendapat tentang topiknya Amin Rais ini. Sebenarnya saya agak enggan untuk memikirkannya (mendingan saya ngurusi toko saya “Madurejo Swalayan” agar semakin maju). Biar sajalah menjadi porsinya para ahli untuk membahasnya. Tapi lama-lama saya terusik juga dengan beberapa komentar rekan-rekan (yang pernah) seprofesi yang berada di dekat saya. Seorang rekan lain mengirim email agar saya menelaah lebih dalam tentang hal ini.

Sejujurnya, saya tidak memiliki kapasitas sedalam itu. Sedang wadah organisasi profesi maupun asosiasi industri yang lebih berkompeten pun tidak kedengaran suaranya. Karena topik ini sebenarnya sudah menyangkut banyak dimensi. Oleh karena itu saya akan mencoba menuliskan pikiran saya dan membatasi hanya dari sudut pandang seorang mantan pekerja tambang dan sesuai peran sosial saya sebagai anggota masyarakat, agar pikiran saya tetap jernih, netral dan logis.

***

Sekitar tahun 1996 (atau 1997, saya lupa persisnya), Amin Rais pernah datang ke Tembagapura atas undangan Himpunan Masyarakat Muslim (HMM) di lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI). HMM adalah organisasi sosial keagamaan yang menjadi wadah bagi kegiatan keagamaan segenap keluarga besar PT Freeport Indonesia, kontraktor maupun perusahaan privatisasi, mencakup segenap karyawan dan keluarganya, yang tersebar dari puncak gunung Grassberg hingga pantai Amamapare. Organisasi yang belakangan saya sempat dipercaya untuk memimpinnya, dua tahun sebelum saya banting setir.

Menilik siapa pengundangnya, tentu saja Pak Amin Rais ini diundang dalam kerangka misi dakwah di lingkungan PTFI, setidak-tidaknya menyangkut peran belau sebagai tokoh Muhammadiyah dan dosen UGM. Maka selama di Tembagapura dan sekitarnya, selain mengisi berbagai kegiatan dakwah juga diskusi di masjid. Semua berlangsung sangat konstruktif dan menambah wawasan. Sebagai tamu HMM, beliau tentunya juga tamu PTFI, maka ada kesempatan bagi beliau untuk berkeliling melihat serba sekilas (baca : waktunya terlalu singkat untuk dapat mendalami) proses operasi pertambangan dari ujung ke ujung.

Semua kegiatan beliau di lingkungan PTFI telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku di perusahaan. Pak Amin Rais pun ketawa-ketiwi, manggut-manggut dan puas dengan berbagai penjelasan tentang berbagai tahapan produksi dan segala macamnya. Tidak sedikitpun muncul komentar bernada negatif dari mulut beliau. Para panitia dari HMM pun senang mendampingi beliau selama kunjungannya. Ya, siapa yang tidak bangga berada dekat dengan seorang tokoh sekaliber Amin Rais ini.

Namun apa yang kemudian terjadi esok harinya sungguh membuat kuping semua aktifis HMM dan pejabat PTFI merah dibuatnya. Baru sehari setelah meninggalkan Tembagapura dan Timika, Amin Rais sudah melempar komentar tajam tentang PTFI kepada wartawan dan masih dilanjutkan di DPR. Maka kalang kabutlah semua pejabat PTFI, terlebih aktifis HMM yang “terpaksa” menjadi pihak paling bertanggungjawab atas kehadiran Amin Rais.

***

Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pulang kampung ke Kendal, seorang adik ipar saya bercerita tentang peluang berinvestasi untuk pembuatan batu bata. Pada saat itu adik ipar saya ini memang sedang menekuni bisnis pembuatan batu bata. Lokasinya di pinggiran sungai, tepatnya memanfaatkan tanah lempung hasil pengendapan yang membentang di sepanjang bantaran sungai. Tanah laterit endapan sungai itu memang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat di sekitarnya untuk pembuatan batu bata.

Bahkan di tempat-tempat lain terkadang tanah persawahan pun dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata. Tanah lempung sungai dan sawah memang paling bagus untuk bahan pembuat batu bata. Kalau kemudian ditanyakan apa sungai dan sawahnya lalu tidak rusak dan tergerus semakin dalam karena diambil tanah lempungnya? Maka jawabnya, itulah anugerah Sang Pencipta Alam agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan penghuninya. Adakalanya tanahnya habis terkikis, adakalanya bertambah lagi endapan tanah di atasnya. Sang Pencipta Alam telah dengan sungguh-sungguh mencipta setiap butir tanah. Maka penghuninya pun mesti dengan sungguh-sungguh mendayagunakannya dengan bijaksana.

Di situlah kuncinya. Bijaksana. Maka jika diperlukan pengaturan atas segala sesuatunya, mesti dirancang dan diarahkan untuk menuju kepada pendayagunaan yang bijaksana. Bijaksana bagi alam ciptaan-Nya dan bijaksana bagi pengambil manfaatnya. Maka kalau kini kita sedang membangun, jangan lupa bahwa batu bata yang kita gunakan itu berasal dari galian ratusan bantaran sungai dan ribuan hektar sawah. Entah kita sedang membangun rumah, kantor, sekolah, mal, rumah sakit, pasar, pabrik, jembatan, bendungan, saluran irigasi atau monumen.

( 4 )

Pertambangan adalah industri yang padat modal dan beresiko tinggi. Maka wajar kalau tidak setiap pengusaha punya nyali untuk menanamkan investasinya di industri pertambangan, apalagi yang berskala raksasa. Terlebih pada masa itu, pada masa negeri ini sedang bangkit, pada masa pemerintah belum sepenuhnya siap menangani investasi asing yang sak hohah dollar (buanyak sekali) nilainya. Maka kalau pada tahun 1967 Freeport mau menanamkan modalnya di Papua, itu hasil perjuangan tidak mudah oleh para pelobi kelas tinggi di jajaran pejabat pemerintah Indonesia.

Banyak kekurangan pada mulanya memang, karena menangani Freeport adalah pengalaman pertama pemerintah Indonesia dalam menangani modal asing bidang pertambangan. Belum lagi lokasinya di kawasan yang masih sangat terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Namun tahun demi tahun kekurangan itu semakin diperbaiki hingga sekarang. Bangsa ini pun semakin pandai, baik dari segi teknis maupun manajerial.

Adalah fakta bahwa dalam perkembangannya, Freeport tidak tinggal mengeruk keuntungan. Kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat juga semakin meningkat dalam berbagai bentuknya. Meskipun seperti pernah saya singgung sebelumnya, perlu ada perubahan paradigma dalam community development. Freeport mestinya tidak mengingkari akan hal ini. Tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. Bahwa kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dimana tambang Freeport berada saat ini berbeda jauh dengan kondisi lebih 35 tahun yang lalu, dimana masyarakatnya masih hanya bisa tolah-toleh kesana-kemari, kami tenggengen….. (bengong).

Adalah fakta bahwa masyarakat di sekitar Freeport berada, kini sebagian di antaranya sudah semakin pandai dan terdidik. Dan memang demikian seharusnya. Tidak bodoh turun-temurun, melainkan harus ada yang berani menjadi pandai. Sehingga mampu berpikir lebih komprehensif dan berwawasan luas tentang bagaimana masa depan masyarakat dan desanya.

Adalah fakta bahwa sekitar 90% saham Freeport kepemilikannya berada di tangan pihak asing (yang kebetulan berbangsa Amerika) dan pihak Indonesia hanya mengantongi sekitar 10% (saya sebut sekitar karena saya tidak hafal koma-komanya). Maka pembagian keuntungannya pun tentunya kurang lebihnya akan seperti itu juga. Dengan kata lain, hasil yang dibawa ke Amerika akan 9 kali lebih banyak daripada yang ditinggal di Indonesia. Akan tetapi hal ini pun harus dipahami karena memang sejak semula (meski sempat bertambah dan berkurang) pembagian porsi sahamnya demikian. Itulah kesepakatan yang ada sejak sebelum industri pertambangan itu dimulai. (Konyol sekali kalau saya urun 10% untuk investasi pembuatan batu-bata kok keuntungannya minta bagian 50%, misalnya).

Adalah fakta bahwa Freeport sudah menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan kesepakatan Kontrak Karya yang pernah ditandatangani (yang kemudian pernah juga direvisi). Rasanya, saya tahu persis bahwa tidak ada satupun policy terselubung yang diterapkan Freeport untuk mengelabuhi sistem peraturan perpajakan yang sudah disepakati. Kalau kemudian ternyata dipandang bahwa sistem perpajakan yang berlaku itu merugikan Indonesia dan menguntungkan Freeport, maka tidak bijaksana kalau kemudian Freeport-nya yang disalahkan.

Adalah fakta bahwa ada kondisi lingkungan yang rusak sebagai akibat dari dampak operasi penambangan. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa semua sistem pengelolaan lingkungan itu sudah dikaji sangat mendalam dan memakan waktu bertahun-tahun, hingga akhirnya disetujui oleh pemerintah Indonesia yang notabene diwakili oleh para pakar di bidangnya, sebagai alternatif terbaik dalam pengelolaan dampak lingkungan pertambangan.

Adalah fakta bahwa keberadaan Freeport baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan lebih duapuluh ribu lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Jika mereka yang bekerja di lingkungan Freeport itu rata-rata, katakanlah, menanggung seorang istri dan seorang anak, berarti ada puluhan ribu orang yang hidupnya bergantung dari perusahaan ini.

Adalah fakta bahwa sebagian posisi tertentu dalam manajemen Freeport masih dikuasai oleh tenaga kerja asing. Maka menjadi tugas pemerintah dan tanggung jawab pemilik perusahaanlah yang semestinya berbaku-atur bagaimana sebaiknya kebijakan ketenagakerjaan diterapkan. Taruhlah pemerintah mau menerapkan policy ketenagakerjaan yang ketat, tidak ada alasan bagi Freeport untuk mengelaknya. Tinggal pilihannya kemudian adalah : Pertama, sang pemerintah ini mau atau tidak…..? Kedua, tenaga kerja domestiknya siap atau tidak…..? Pilihan yang tidak sulit sebenarnya, asal kedua niat baik itu dapat dijembreng (digelar) dengan lugas dan tuntas, tanpa sluman-slumun-slamet…..

Adalah fakta bahwa yang namanya pertambangan itu ya pasti menggali tanah atau batu karena barang tambangnya berada di dalamnya. Karena mineral bijih tembaga, emas dan perak itu ada nyisip dalam bongkah batuan, maka untuk mengambilnya tentu berarti harus mengambil bongkah batuannya. Sama persis seperti kalau mau mengambil pasir ya harus menggali timbunan pasir. Untuk mengambil batatas (ubi) ya harus menggali akar tanaman batatas (ubi). Untuk mengambil sagu ya harus menebang dan menguliti pohon sagu. Untuk memperoleh batu bata ya harus mengambil endapan tanah lempung di bantaran sungai atau sawah. Yang menjadi masalah adalah kalau mau mengambil ubi tapi mencuri tanaman ubi orang lain, atau mengacak-acak lahan milik orang lain, atau tanah hasil galiannya ditimbun begitu saja di kebun orang lain. Atau penggalian pasir dan pembuatan batu bata itu dilakukan di halaman rumah orang lain tanpa ijin.

Pertanyaannya menjadi : Kalau kemudian dinilai ada yang salah dengan Freeport, apakah semua kerja keras itu akan di-stop atau diberhentikan sekarang juga? Dengan tanpa memperhitungkan rentetan akibat dan dampaknya, baik secara teknis, politis, ekonomis, sosial dan aneka sudut pandang lainnya?. Untuk menjawab pertanyaan ini biarlah menjadi porsi para pakar di bidangnya dan para pengambil keputusan. Lebih baik saya tinggal tidur saja, apalagi barusan sakit gigi yang minta ampun sakitnya……

Namun kalau saya ditanya bisik-bisik (jangan keras-keras lho ya…..), saya akan mengatakan bahwa hanya orang yang lagi esmosi (emosi, maksudnya) dan berpikiran cupet (dangkal) saja yang akan menjawab : “Ya”.

Tapi penambangan Freeport di Papua itu sangat merugikan?. Nah, kalau masalah itu yang dianggap biang keladinya, ya mari dikumpulkan saja semua pihak yang terkait. Pemilik Freeport, pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan untuk duduk bersama dengan kepala dan hati dingin, bagaimana merubah yang merugikan itu menjadi menguntungkan semua pihak. Semua kerumitan kemelut itu terjadi sebagai akibat dari adanya sistem peraturan dan pengaturan yang kurang pas yang selama ini telah diberlakukan dan disepakati. Tidak perlu ngeyel atau ngotot-ngototan. Hukum alam mengatakan, bahwa sesuatu itu terjadi pasti karena ada sesuatu yang lain yang tidak pas atau tidak seimbang.

Namun kabar baiknya adalah, selama sesuatu itu masih bernama peraturan (bukan hukum Tuhan), maka pasti merupakan hasil karya manusia. Ya tinggal mengumpulkan manusianya yang membuat peraturan dan kesepakatan itu, untuk kemudian bersepakat merubahnya. Pihak pemerintah memang menjadi juru kunci, maksudnya pihak yang memegang kunci untuk mengurai kemelut di depan gawangnya Freeport. Saya kok sangat yakin, meski sesungguhnya tidak mudah, bahwa banyak cara bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan membenahi kekurangan, kekeliruan, ketidakadilan, kerugian, kegagalan, dan hal-hal lainnya, selain pokoknya di-stop saja.

( 5 )

Di sisi lain, kalau kemudian dari fakta-fakta di atas panggung dan di depan layar seperti yang saya kemukakan di atas, ternyata dijumpai ada penari latar yang numpang jingkrak-jingkrak lalu dapat honor gede, ya cancang (ikat) saja kakinya. Dan jika diketemukan indikasi adanya tindak penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan, dan segala macam hal-hal buruk lainnya, ya bongkarlah dan berantaslah itu. Tangkap penjahatnya, adili dan kenakan sangsi hukuman yang setimpal. Tidak boleh ada kejahatan yang dilindungi atau ditutup-tutupi. Siapapun dia, tidak pandang bulu, kulit, rambut, warna atau baunya dari pihak manapun. Begitu saja kok freeport…..

Jangan karena ada fakta-fakta yang buruk atau tidak menguntungkan, lalu fakta-fakta yang baik dan menguntungkan malah dikorbankan. Sementara untuk meraih fakta-fakta yang baik dan menguntungkan itu diperlukan usaha dan waktu yang tidak sedikit dan tidak mudah.

Hanya masalahnya, ya jangan hanya pintar membongkar, setelah itu dibiarkan saja tidak dipasang lagi. Inilah yang membuat saya nglangut…… Kita cenderung suka mbongkar-mbongkar, mengacak-acak, mengobrak-abrik, setelah itu tidak bisa memperbaiki, menata ulang dan membenahinya menjadi lebih baik.

(Semalam saya bermimpi menjadi pemilik Freeport, lalu saya berpidato di depan khalayak. Begini pidato saya : “Wahai segenap karyawan Freeport, masyarakat Papua, pejabat pemerintah Indonesia, yang sangat saya cintai dan hormati. Sebagai seorang pengusaha tulen, maka saya akan mencari dan menggarap setiap peluang guna meraih keuntungan sebuuuanyak-buuuanyaknya, dengan tetap menjunjung tinggi peraturan dan kesepakatan yang pernah saya tandatangani……..”. Ketika kemudian saya terbangun, saya celatu : “Apa ya saya salah kalau punya pikiran seperti itu…..?”)

Madurejo, Sleman — 13 Maret 2006
Yusuf Iskandar

Iklan

Tag: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: